Penyerahan Empat Pulau Aceh ke Sumatera Utara Mengkhianati Semangat MoU Helsinki

Banda Aceh — Tokoh pemuda Aceh yang dikenal dengan sikap nasionalisnya, Rahmat Hidayat, menyatakan kekecewaannya atas keputusan Pemerintah Pusat yang menyerahkan empat pulau di wilayah Aceh Singkil kepada Sumatera Utara. Keputusan ini dinilai mengkhianati semangat perdamaian yang telah dibangun melalui MoU Helsinki antara Aceh dan Pemerintah Indonesia.

“Empat pulau itu, yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang, secara historis dan administratif adalah milik Aceh. Penyerahan secara sepihak kepada Sumatera Utara merupakan tindakan yang tidak menghargai semangat perdamaian yang telah lama kita perjuangkan,” tegas Rahmat Hidayat di Banda Aceh, Sabtu (7/6/2025).

Rahmat menjelaskan bahwa MoU Helsinki telah menjadi dasar penting bagi Aceh untuk mendapatkan pengakuan wilayahnya secara sah. “MoU Helsinki mengamanatkan penghormatan terhadap wilayah Aceh sebagaimana tercatat secara administratif sebelum konflik berakhir. Penyerahan pulau ini melanggar prinsip itu dan mengabaikan hak rakyat Aceh,” ujarnya.

Rahmat Hidayat menegaskan beberapa poin penting:

✅ Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang telah lama tercatat dalam peta topografi dan administratif sebagai bagian dari Aceh Singkil.

✅ Pada tahun 1992, telah ada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang menegaskan empat pulau tersebut berada dalam wilayah Aceh.

✅ MoU Helsinki menuntut pemerintah pusat untuk menghormati batas wilayah Aceh yang berlaku sebelum penandatanganan kesepakatan damai.

✅ Penyerahan pulau secara sepihak melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 jelas tidak melibatkan rakyat Aceh dan menciderai rasa keadilan.

✅ Keputusan ini berpotensi menumbuhkan kembali ketidakpercayaan rakyat Aceh terhadap komitmen pemerintah pusat dalam menjaga perdamaian.

Rahmat Hidayat meminta pemerintah pusat untuk menghormati komitmen damai dan segera meninjau ulang keputusan tersebut. “Jangan biarkan luka lama Aceh kembali terbuka. Rakyat Aceh berhak mendapatkan keadilan atas wilayahnya yang sah,” pungkasnya.(Tim)